Asuransi Jiwasraya Yang Mengecewakan

Oleh: Jacob Ereste

OPONI - Analisa para pengamat asuransi menilai jurus Erick Thohir mengarasi masalah Asuransi Jiwasraya dengan jurus transfer portofolio ke BPUI (Badan Pembina Usaha Indonesia) telah gagal karena tidak bisa menjamin pembayaran dana para pemegang polis asuransi Jiwasraya. (CNN Indonesia, 10 September 2020)

Kementerian BUMN telah menunjuk PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI untuk mengambil alih portofolio bisnis PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Tujuannya  untuk segera menyelesaikan kewajiban perseroan yang tertunggak kepada pemegang polis setelah ada tekanan likuiditas yang berakibat gagal bayar. Toh, sampai hari ini (18 Januari 2021) keluhan para pemegang polis Jiwasraya terus menerus menggelora dan memaki-maki perlakuan brengsek perusahan milik negara yang tidak becus itu. Dan sejumlah cara dan langkah pun dikatakan sudah mereka persiapkan termasuk melakukan aksi unjuk rasa ke berbagai instansi pemerinrah yang kompeten dan harus ikut bertanggung jawab kepada para pemegang polis Asuransi Jiwasraya itu.

Karenanya, menurut salah seorang  diantara mereka yang telah dirugikan oleh pihak Jiwasraya plat merah ini, ada kesan semua mau cuci tangan, melempar tanggung jawab kepada pihak lain.

Dalam rapat panja Jiwasraya Komisi VI dengan Menteri BUMN pada awal tahun, diperkirakan total klaim asuransi yang tertunggak mencapai Rp16 triliun.

BPUI sebagai holding dari asuransi BUMN telah dibentuk dengan PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 20 Tahun 2020 sehubungan dengan Penambahan Penyertaan Modal Negara ke Dalam Modal Saham PT BPUI. Dengan cara itu diharap dapat menyelesaikan tunggakan Jiwasraya itu.

Dirut BPUI Robertus Bilitea mengaku dalam pembahasan dengan Jiwasraya dan Kementerian Keuangan, ada  tiga opsi untuk  penyelamatan Jiwasraya. Tim BPUI memilih opsi melalui cara kombinasi,  restrukturisasi, transfer dan bail in (suntikan dana dari pemegang saham) yang diharapkan dari  negara.

Opsi ini pun sudah disetujui dan tertuang dalam nota keuangan dan rancangan APBN, termasuk persetujuan Kementerian BUMN atas rencana penyehatan keuangan Jiwasraya melalui surat Nomor S-177/MBU/03/2020 pada 20 Maret 2020.

Caranya, BPUI mendirikan anak usaha, IFG Life, untuk menampung portofolio Jiwasraya yang sudah direstrukturisasi, dengan portofolio yang dibuat dalam perjanjian yang juga telah disesuaikan dengan syarat serta sesuai  ketentuan.

Meski sudah mendapat kemudahan dan keringan seperti itu, toh masalah para pemegang polis belum juga bisa mendapatkan uangnya.

Jadi terkesan yang terjadi justru masalah gagal bayar yang dilakukan Jiwasraya telah dimanfaatkan oleh pihak lain untuk meraup keuntungan, termasuk pososi politik yang jelas-jelas mengabaikan hak-hak para pemegang polis.

Begitulah inti dari keluhan seorang diantara para pemegang polis asuransi Jiwasraya yang merasa sangat dikecewakan itu, lantaran dia tidak bisa mendapatkan uangnya sejak tiga bulan lalu (Agustus 2020) sampai sekarang. "Duit dari Jiwasraya itu sangat kami perlukan untuk biaya sekolah anak" katanya dua pekan lalu.

Dia juga menilai banyak kejanggalan pelayanan bagi pemegang polis perusahaan asuransi milik pemerintah ini. Seperti telah dimanfaatkan juga oleh para pengambil kebijakan untuk ikut mengeruk keuntungan. Sedangkan para pemegang polis asuransi BUMN ini tidak mendapat perhatian dan  dibiarkan saja jadi korban.

Atau mungkin Jiwasraya itu perlu tumbal dan korban berjatuhan lebih banyak dan lebih seru dari yang akan terjadi nanti ?

Begitulah akhir curahan hati seorang pemegang polis Asuransi  Jawasraya tadi itu mengakhiri kekesalan hatinya yang kesal seperti punuh bara itu.

Jakarta, 18 Januari 2021