Pada 10 - 11 Februari 2021 sejumlah elemen pergerakan bersama simpatisan dan korban yang merasa telah ikut dirugikan oleh asuransi Jiwasraya, Bumiputra, Asabri, BPJS dan sejumlah Bank termasuk dana haji serta dana bantuan sosial akan aksi turun ke jalan karena perilaku koruptor itu pasti telah ikut merugikan masyarakat. Aksi serentak dalam skala besar ini untuk meminta pemerintah memberikan perhatian yang serius kepada pengelola dana masyarakat itu secara bijak agar kondisi dari keuangan yang terkait hak serta kepentingan masyarakat banyak tidak sampai terus ikut dimangsa para koruptor yang semakin ganas dan buas.
Seakan-akan sumber duit lainnya pun sedang jadi incaran hendak digasak untuk memuaskan kerakusan dan nafsu tamak mereka yang tak lagi punya etika dan moral.
Tampilan para koruptor yang digelandang oleh aparat itu, seperti tak lagi punya rasa malu karena tampak enjoi melambaikan tangan sambil tersenyum. Jadi sikap dan prilaku serupa itu jelas sangat besar pengaruhnya terhadap psikologis warga masyarakat. Boleh jadi sikap dan sifat para koruptor tadi akan menjadi pandemi yang menular pada masyarakat lain seperti Corona yang maha jahat.
Sepatutnya para koruptor di Indonesia ini diganjar hukum mati. Sebab tak ada yang perlu dimaafkan dari mereka karena mereka bukan saja telah menggasak duit rakyat, tapi juga sikap dan pembuatan khianat dan melanggar sumpah serta janji saat dilantik dahulu yang hendak ikhlas mengemban amanat dari rakyat tidak dijalankan. Karena itu pada dasarnya tugas dan kewajiban para abdi negara tadi itu termasuk pejabat publik lain senestinya mewakili atau mengemban amanat rakyat dan wajib untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
Jadi para koruptor itu pada umumnya adalah manusia bejat, pengkhianat rakyat. Bahkan lebih munafik dan telah menipu Tuhunnya. Sebab dalam sumpah dan janjinya ketika dilantik dahulu, sumpah dan janji itu telah diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Jadi jelas pejabat yang korupsi itu juga telah menipu Tuhan yang menjadi kepercayaan maupun apa yang menjadi keyakinannya.
Artinya, aparat pemerintah dan juga pejabat publik itu jelas harus memberi pelayanan, perlindungan, kenyamanan serta dapat mewujudkan kesejahteraan yang adil untuk semua warga bangsa tanpa kecuali. Namun karena para koruptor itu adalah para manusia yang munafik dan penipu Tuhan, maka patut dan sepantasnya mereka dihukum mati saja. Sebab sifat dan sikap mereka bisa menjadi wabah bagi orang lain.
Akibat takut pada pandemi korupsi ini, wajarlah bila sejumlah elemen masyarakat berinisiatif untuk melakukan aksi bersama secara serentak -- dalam skala nasional -- guna meminta pemerintah yang bertanggung untuk keamanan dan kenyamanan rakyat untuk menyelematkan segenap bentuk dana yang dihimpun dari rakyat tidak ditilep atau disalahgunakan seperti sejumlah kasus korupsi yang tidak jelas juntrungannya sampai sekarang.
Jakarta, 27 Januari 2021